Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul usai kegiatan Workshop Series kedua yang bertema Good Policy Paper for Legislative Agenda di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (24/2/2021). Foto : Runi/Man

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menegaskan kecepatan dan kedalaman riset menjadi kunci untuk memperkuat institusinya dalam pelayanan dan dukungan terhadap Anggota Dewan. Riset yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI adalah terkait dengan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif, yaitu fungsi anggaran (budgeting), legislasi (legal drafting), dan pengawasan (oversight). Sehingga, riset yang dihasilkan berorientasi pada pelayanan terhadap anggota dewan sebagai user (user oriented).

“Tentunya Badan Keahlian yang memberikan dukungan keahlian itu kerjaannya adalah riset. Riset untuk melahirkan yang output-nya adalah kertas kebijakan (policy paper). Kertas kebijakan yang bisa memberikan masukan kepada Anggota Dewan. Sehingga, mereka (Dewan) dapat mengetahui secara mendalam ya. Walaupun agak singkat, tapi analisisnya kuat,” jelasnya  di sela-sela Workshop Series BK DPR RI bertema Good Policy Paper for Legislative Agenda di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Sensi, sapaan akrab Doktor Bidang Hukum Ekonomi tersebut menjelaskan, kertas kebijakan yang dimaksud berbeda dengan kertas akademik (academic paper) yang lazim digunakan di universitas. Sebab, menurutnya, Kertas Kebijakan berangkat dari persoalan di masyarakat (problem based), dirumuskan masalahnya, lalu disampaikan rekomendasi untuk solusinya. Sedangkan, Kertas Akademik berbasis pada landasan teoritik yang sudah terbangun, lalu diuji implementasinya di lapangan (theoretical based).

“Nah, kita sekarang kalau mau menyampaikan policy paper itu menyampaikan masalahnya apa lalu setelah itu kita cari solusinya apa sekaligus rekomendasinya apa. Itu pola. Kalau pola itu sudah ada, pasti cepat bekerjanya itu. Tapi, kalau kita tidak punya pola, nanti kita bingung, dikasih tugas tidak jadi-jadi. Kita mau membenahi sistem ini,” tegas Sensi.

Dengan melakukan riset berbasis pada permasalahan di masyarakat, tambah Sensi, maka rekomendasi yang disampaikan kepada anggota dewan berbasis pada bukti (evidence based). Sehingga, sesuai dengan slogan BK DPR RI, yaitu “Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament, Sebagai Landasan dari Evidence Based Of Policy Making”.

Diketahui, workshop ini berkolaborasi dengan beberapa lembaga riset maupun institusi media, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti ISEAS, Asia Centre, CSIS, Tempo, Kompas, hingga Universitas Indonesia. Kolaborasi dengan beragam pihak tersebut diharapkan terjadi pertukaran ide berdasarkan pengalaman masing-masing institusi dalam memberikan rekomendasi di banyak negara.

“Mereka (lembaga riset, peneliti) itu sudah bekerja, memberikan masukan untuk lembaga-lembaga internasional juga untuk pemerintah-pemerintah. Pengalaman mereka itu sangat bagus lah untuk menghasilkan policy paper,” imbuh Sensi. (rdn/sf)